Fn-Indonesia.com. Pekanbaru - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Dumai melaunching kebijakan Alokasi Anggaran Kelurahan Berbasis Ekologi (ALAKE) Berkhidmat untuk mewujudkan Dumai sebagai Kota Idaman dan hijau, Selasa (11/06/24).

Launching ALAKE dihadiri secara langsung oleh Walikota Dumai, H. Paisal, dihadiri unsur FITRA Provinsi Riau, Pilar Nusantara, Ford Foundation serta kepala OPD, Camat dan Lurah se-Kota Dumai.

Kepala Bappeda Kota Dumai, Budhi Hasnul, menjelaskan kebijakan ALAKE sebagai strategi menuju Dumai Kota Hijau sesuai RPJMD Kota Dumai tahun 2005-2025, mewujudkan Dumai sebagai lingkungan hidup yang hijau. RPJMD 2021-2026 misi ke 3 mewujudkan infrastruktur dan ruang Kota Dumai berkualitas dan berwawasan lingkungan bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana.

Baca Lainnya :

• Lapas Pekanbaru Ikuti KRISNA Renja Kemenkumham Riau 20250
• Demo Proyek Payung Elektrik di Kejati Riau, 2 Pejabat PUPR Riau Disebut Terlibat0
• Kisah Polwan Bantu Jemaah Haji saat Cuaca Panas di Arab Saudi0
• Kapolres Inhu Pantau Situasi Jelang PSU Pileg di Sungai Lala0
• Jaksa Agung Lantik Jampidum, Kejati dan Pejabat Eselon II di Lingkungan Kejaksaan Agung0

Untuk skema pengalokasian dana kelurahan berbasis kinerja, yakni pagu dana kelurahan sebesar 50 persen alokasi dasar, dan 20 persen alokasi Formula serta 30 persen alokasi kinerja. Indeks kinerja kelurahan terbagi pada aspek lingkungan hidup Kelurahan bobot 60 persen dan aspek tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan sosial bobot 40 persen.

"Kita juga menyerahkan penghargaan kepada tiga kelurahan dalam penerapan insentif ALAKE yakni urutan pertama diraih Kelurahan Jayamukti, urutan kedua diraih Kelurahan Guntung dan ketiga diraih Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan," kata Budi.

Wali Kota Dumai H Paisal menjelaskan selama 3,5 tahun, pemerintah terus berpacu membangun daerah ini, sebab Dumai merupakan daerah investasi dari dalam dan luar negeri.

"Kami terus menggesa, dan alhamdulillah APBD Dumai dari awalnya Rp1,2 triliun saat ini telah mencapai Rp2 triliun berkat kerjasama semua sehingga ada DBH serta peningkatan PAD."ucapnya

Saat ini Dumai telah memiliki infrastruktur yang baik dan universitas yang banyak. Kelurahan menjadi tolok ukur makanya diprioritaskan agar mendukung pembangunan di kota Dumai. Angka kemiskinan ekstrem di kota Dumai sudah nol, namun pemerintah tetap waspada agar tidak meningkat dengan pertumbuhan industri dan urbanisasi.

"Dengan bertambahnya APBD kedepan dana kelurahan akan bisa ditingkatkan sebab dana ini bisa langsung dieksekusi tak perlu dilelang. Kami yakin dengan kebijakan ini pembangunan bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat terutama jalan, drainase," ujar Wako.

"Masih banyak PR yang harus dituntaskan. Ini semua dapat terealisasi atas kerjasama seluruh unsur kepala OPD, Camat dan Lurah, RT serta masyarakat," jelasnya.(sy/yt)